Painan, sumbar.fyi — Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menyampaikan bahwa proyek pembangunan Pelabuhan Laut Panasahan–Carocok di Kabupaten Pesisir Selatan senilai Rp 88,4 miliar tetap berjalan setelah melalui persetujuan anggaran multiyears (MYC).
Zigo mengungkapkan bahwa inisiatif ini bukan sekadar proyek infrastruktur biasa, tetapi bagian dari strategi memperkuat konektivitas maritim dan mempercepat pertumbuhan ekonomi pesisir. “Saya bersyukur bahwa permintaan agar anggaran tetap berjalan akhirnya disetujui,” ujarnya.
Menurut data Dinas Perhubungan dan dokumen masterplan, Pelabuhan Carocok telah direncanakan dalam masterplan wilayah Sumatera Barat, berperan sebagai pelabuhan pengumpan regional untuk mendukung Pelabuhan Utama seperti Teluk Bayur.
Tahap awal proyek dimulai pada 2024 dengan alokasi Rp 57 miliar, dan alokasi tambahan sebesar Rp 116 miliar disiapkan untuk pembangunan sisi laut.
Spesifikasi teknis proyek mencakup pembongkaran struktur dermaga lama, pembangunan fasilitas baru (trestel, akses dermaga), serta penguatan infrastruktur penunjang laut.
Namun, di tengah optimisme pemerintah, muncul kritik dari masyarakat dan pengamat. Beberapa pertanyaan mencuat:
- Keberlanjutan proyek: Seberapa kuat mekanisme pengawasan agar proyek ini tidak terhenti di tengah jalan seperti banyak proyek infrastruktur lainnya?
- Manfaat langsung: Apakah nelayan lokal, pelaku UMKM dan warga pesisir akan merasakan dampak ekonominya — bukan hanya klaim politik?
- Transparansi anggaran dan pelaksana: Apakah seluruh alokasi dan kontraktor dipublikasikan agar bisa diaudit publik?
Seorang tokoh masyarakat yang enggan disebut nama menyatakan:
“Jangan sampai pelabuhan ini cuma jadi simbol politik, tapi tak ada kapal yang benar-benar bersandar. Kami kebutuhan ekonomi nyata, bukan janji kosong.”
Jika dijalankan dan dikelola dengan baik, Pelabuhan Carocok bisa menjadi katalis logistik baru Sumbar dan penggerak ekonomi di pesisir. Tetapi jika kelola stringkup dan pengawasan buruk, proyek puluhan miliar ini berpotensi gagal menjadi “pelabuhan harapan”.
Pembiayaan multiyears memang memberi jaminan kelanjutan, namun tidak menjamin kualitas pelaksanaan. Keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada partisipasi publik, keterbukaan data, serta akuntabilitas pengelola. Warga Pesisir Selatan punya hak menuntut laporan reguler, audit terbuka, dan evaluasi proyek agar tidak menjadi proyek “silver bullet” yang kemudian redup.
