Dalam beberapa waktu terakhir, ruang publik Sumatera Barat diwarnai perbincangan hangat tentang kinerja para wakil rakyat di Senayan, seperti Andre Rosiade dan anggota DPR RI lainnya asal Sumbar, yang kerap disandingkan atau bahkan dibandingkan dengan kinerja Gubernur Sumatera Barat. Perdebatan ini sejatinya memperlihatkan tingginya perhatian masyarakat terhadap pembangunan daerah. Namun, agar tidak terjebak dalam dikotomi “siapa lebih berperan”, penting untuk memahami kembali peran dan fungsi dari masing-masing lembaga.
Fungsi DPR RI: Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memiliki tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Para anggota DPR RI, termasuk yang berasal dari Sumatera Barat, memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan daerah dalam kerangka kebijakan nasional.
Melalui fungsi anggaran, mereka dapat mendorong alokasi dana pusat yang lebih besar bagi pembangunan di Sumbar, baik melalui kementerian teknis maupun program lintas sektoral. Sementara fungsi pengawasan memungkinkan mereka memastikan bahwa kebijakan nasional berjalan efektif dan tidak merugikan daerah.
Peran inilah yang sering terlihat dari kiprah anggota DPR RI seperti Andre Rosiade, yang dikenal aktif menjembatani berbagai kebutuhan daerah dengan kementerian dan lembaga negara. Langkah ini, meski kadang tampak “terlalu vokal” di mata sebagian pihak, pada dasarnya merupakan bagian dari fungsi representatif dan kontrol politik yang dijamin oleh konstitusi.
Peran Gubernur: Eksekutor Pembangunan dan Penyelaras Kebijakan
Sementara itu, Gubernur memegang posisi sebagai kepala daerah sekaligus wakil pemerintah pusat di wilayahnya. Dalam konteks ini, Gubernur memiliki tanggung jawab besar untuk menerjemahkan kebijakan nasional menjadi program nyata di lapangan, sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan lokal masyarakat Sumbar.
Fungsi koordinasi antar kabupaten/kota, peningkatan kualitas layanan publik, dan menjaga iklim investasi daerah merupakan bagian dari tugas utama kepala daerah. Tantangan yang dihadapi tentu tidak kecil, terutama dalam mengatasi keterbatasan fiskal dan birokrasi yang kompleks.
Dalam banyak hal, kinerja Gubernur dan jajarannya menjadi penentu apakah peluang yang diperjuangkan oleh anggota DPR RI dapat diwujudkan secara konkret di lapangan.
Sinergi, Bukan Kompetisi
Masyarakat perlu memahami bahwa pembangunan daerah tidak bisa hanya bergantung pada satu pihak. Peran legislatif dan eksekutif saling melengkapi. DPR RI membuka jalan lewat kebijakan dan alokasi anggaran; pemerintah daerah mengeksekusi program agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Alih-alih saling mengukur kinerja, kedua elemen ini seharusnya memperkuat koordinasi dan komunikasi. Pembangunan jalan, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat hanya bisa berjalan optimal bila dukungan politik pusat dan kerja eksekusi daerah selaras.
Menatap ke Depan: Membangun dengan Kolaborasi
Sumatera Barat memiliki potensi luar biasa di sektor pariwisata, pertanian, pendidikan, dan industri kreatif. Potensi ini membutuhkan sinergi kuat antara wakil rakyat di pusat dan pemerintah daerah. Setiap capaian, baik yang datang dari inisiatif anggota DPR RI maupun dari kebijakan Gubernur, adalah kemenangan bersama masyarakat Sumbar.
Publik tentu berhak mengkritik dan menilai, namun kritik yang konstruktif semestinya diarahkan untuk memperkuat kolaborasi, bukan memperlebar jarak.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak diukur dari siapa yang paling menonjol, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.
Penulis : Salman Arif
