Kota Payakumbuh — Pasca kebakaran yang melanda Pasar Payakumbuh akhir Agustus 2025, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah menyiapkan pembangunan kembali pasar tersebut mulai 2026 menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam kunjungan ke lokasi, Andre Rosiade, Anggota DPR RI asal Sumatera Barat dan Wakil Ketua Komisi VI, menyatakan bahwa proposal revitalisasi telah didisposisi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan akan segera ditindaklanjuti. Ia juga menegaskan bahwa proses sertifikasi tanah milik ulayat yang menjadi lokasi pasar harus diselesaikan agar pembangunan bisa dijalankan.
Diketahui jumlah pedagang yang terdampak kebakaran mencapai 552 orang, dengan estimasi kerugian mencapai Rp 116 miliar. Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempercepat pembangunan dua blok kios relokasi dan menyiapkan 135 kios tambahan di kawasan eks Terminal Sago.
Meskipun demikian, sejumlah persoalan masih harus dihadapi. Relokasi pedagang harus berjalan tanpa mengganggu rantai perdagangan dan kehidupan ekonomi masyarakat lokal. Skema pendanaan, mekanisme administrasi tanah, dan tata kelola pasar yang “modern dan ramah pedagang” menjadi sorotan penting.
Konteks Lokal Sumatera Barat:
Bagi masyarakat Payakumbuh dan kawasan Luhak Limapuluh, pasar tradisional bukan hanya tempat bisnis, tetapi juga bagian dari identitas ekonomi dan budaya. Pembangunan kembali Pasar Payakumbuh harus memperhatikan karakter lokal — seperti aksesibilitas pedagang kecil, kearifan lokal dalam pengelolaan kios, dan perlindungan hak ulayat. Bila implementasi terhambat, bukan hanya pedagang yang rugi, tetapi roda ekonomi lokal pun bisa melambat.
Revitalisasi Pasar Payakumbuh menawarkan peluang memperkuat perekonomian lokal dan memperbaiki infrastruktur publik. Namun keberhasilan proyek ini akan sangat bergantung pada bagaimana hak pedagang, pengaturan tanah ulayat, dan koordinasi antara pusat-provinsi-kota dijalankan dengan transparan dan tepat waktu.
