AGAM — Pemerintah pusat mengusulkan anggaran sebesar Rp13 triliun kepada Presiden untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak akibat bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat.
Usulan itu disampaikan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, saat meninjau sejumlah titik kerusakan bersama Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, pada Senin (8/12/2025).
Peninjauan dimulai dari ruas jalan Malalak di Kabupaten Agam, lokasi jembatan yang putus dan menjadi salah satu titik paling krusial bagi mobilitas warga. Pemerintah menawarkan dua opsi penanganan: pembangunan jembatan permanen yang membutuhkan waktu delapan bulan hingga satu tahun, atau jembatan bailey sebagai solusi sementara.
Menurut Dody, keselamatan masyarakat menjadi pertimbangan utama. Pemerintah daerah diminta memilih opsi terbaik sesuai kebutuhan dan tingkat urgensi.
Rombongan kemudian bergerak ke Kawasan Lembah Anai. Progres perbaikan di titik ini telah memasuki tahap uji coba untuk kendaraan roda dua. Jika tidak ada hambatan teknis, kendaraan roda empat diperkirakan bisa melintas pada 15–16 Desember mendatang.
Meski begitu, Dody mengingatkan potensi longsor masih tinggi karena kondisi tebing belum sepenuhnya stabil.
Tinjauan lapangan berakhir di ruas jalan amblas Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar. Di lokasi ini, Kementerian PU melaporkan seluruh data kerusakan infrastruktur sudah terhimpun. Total usulan pembiayaan yang diajukan ke Presiden mencapai Rp13 triliun, mencakup perbaikan jalan, jembatan, sekolah, rumah ibadah, irigasi, hingga kantor pemerintahan.
Wakil Gubernur Vasko menegaskan bahwa pendataan di kabupaten dan kota harus diselesaikan tanpa penundaan. Menurutnya, percepatan data menjadi kunci agar rehabilitasi bisa segera berjalan. Ia juga menyambut baik dukungan penuh dari pemerintah pusat dan berharap usulan anggaran segera mendapat persetujuan.
Perjalanan panjang pemulihan Sumbar kini bergantung pada kecepatan eksekusi dan ketepatan kebijakan. Infrastruktur yang pulih tidak hanya memulihkan akses, tetapi juga memulihkan ritme hidup masyarakat yang bergantung pada jalan, jembatan, dan fasilitas publik yang aman.
