Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali hadir di Sumatera Barat, kali ini menyasar sekolah-sekolah yang terdampak bencana. Melalui distribusi makanan bergizi bagi siswa, program ini diposisikan sebagai bentuk kepedulian negara terhadap anak-anak di wilayah krisis.
Namun, kehadiran MBG di sekolah terdampak bencana memunculkan pertanyaan lama yang terus berulang: apakah kebijakan ini bagian dari strategi pemulihan pendidikan yang terencana, atau sekadar respons cepat yang muncul setiap kali bencana terjadi?
Dalam berbagai peristiwa bencana sebelumnya di Sumatera Barat, pola yang sama kerap terlihat. Bantuan pangan, kunjungan pejabat, dan liputan seremonial hadir di awal. Tetapi persoalan mendasar seperti ruang kelas rusak, keterbatasan sarana belajar, trauma psikologis siswa, hingga ketertinggalan proses belajar, sering kali luput dari perhatian jangka panjang.
MBG memang penting dalam konteks pemenuhan gizi, terutama bagi anak-anak yang terdampak krisis ekonomi dan bencana. Namun di wilayah terdampak bencana, persoalan pendidikan jauh lebih kompleks. Banyak sekolah masih beroperasi dalam kondisi darurat, sebagian siswa belajar dengan fasilitas minim, dan proses belajar mengajar tidak sepenuhnya pulih.
Di titik ini, publik berhak bertanya: di mana peta jalan pemulihan pendidikan pascabencana? Apakah MBG terintegrasi dengan perbaikan infrastruktur sekolah, pemulihan psikososial siswa, dan dukungan bagi guru? Ataukah program ini berdiri sendiri tanpa kesinambungan kebijakan?
Kritik ini bukan untuk menafikan manfaat MBG, melainkan untuk menempatkannya secara proporsional. Program gizi tidak bisa menjadi substitusi dari tanggung jawab negara dalam menjamin pendidikan yang aman, layak, dan berkelanjutan. Tanpa perbaikan struktural, MBG berisiko menjadi simbol kepedulian sesaat, bukan solusi sistemik.
Sumatera Barat adalah wilayah rawan bencana. Jika setiap krisis selalu direspons dengan pola yang sama, maka yang perlu dievaluasi bukan hanya dampak bencananya, tetapi juga kesiapan kebijakan publik kita. Negara tidak cukup hadir saat darurat, tetapi harus bertahan hingga pemulihan benar-benar selesai.
Baca laporan dan analisis kebijakan publik lainnya hanya di www.sumbar.fyi
