Padang, Sumbar.fyi — Sejak disahkannya revisi Undang-Undang BUMN pada 2 Oktober 2025, nomenklatur Kementerian BUMN resmi diganti menjadi Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN). Langkah ini menandai perubahan struktural signifikan dalam tata kelola lembaga negara pusat.
Menurut Ketua Panja RUU BUMN, Andre Rosiade, seluruh pegawai Kementerian BUMN otomatis akan berpindah ke BP BUMN, dan status ASN mereka diklaim tidak akan berubah. Menteri PANRB, Rini Widyantini, juga menegaskan bahwa BP BUMN sebagai lembaga pemerintah tetap memungkinkan pegawai mempertahankan status ASN.
Namun, meski secara formal “status ASN tetap”, perubahan nomenklatur ini membawa implikasi struktural yang tak bisa diabaikan:
Fungsi pengawasan yang sebelumnya berada di internal kementerian akan dipindahkan ke Dewan Pengawas (Dewas) Danantara — sebuah perubahan kelembagaan yang bisa menggeser mekanisme kontrol.
Meski jumlah pegawai di Kementerian BUMN tercatat 506 orang pada 2024, pengaruh keputusan ini belum jelas apakah akan memengaruhi sebagian besar ASN di daerah atau hanya lingkup pusat.
Dalam perspektif birokrasi, reformasi kelembagaan sering kali bukan sekadar perubahan nama, tetapi potensi redistribusi kekuasaan dan perubahan alur kerja yang mendasar.
Para ahli pemerintahan menyoroti bahwa transformasi ini perlu dibarengi regulasi teknis (Peraturan Presiden / PP) agar tidak memunculkan kekosongan tugas atau konflik kewenangan antar instansi. Hingga kini, detail implementasi transisi ASN, alih tugas, dan pemetaan fungsi belum sepenuhnya terang.
Untuk Sumatra Barat, meskipun pegawai BUMN di daerah tak langsung berada di kementerian pusat, perubahan ini setidaknya membuka preseden: jika lembaga pusat bisa dirombak struktural, bukan tak mungkin reformasi serupa akan menyentuh BUMD atau lembaga daerah di masa depan.
Transformasi Kementerian BUMN menjadi BP BUMN memang diklaim berlangsung tanpa perubahan status bagi ASN. Tapi tantangan sesungguhnya ada pada desain teknis dan struktur pengawasan baru. Sumbar.fyi akan terus memantau bagaimana implementasinya berjalan, terutama dampaknya di level daerah.
