Pemerintah kembali memberlakukan sistem buka-tutup di jalur Lembah Anai mulai 1 April, sebagai dampak dari proses perbaikan infrastruktur pascabencana yang belum rampung. Kebijakan ini bukan hal baru. Dalam beberapa tahun terakhir, pola serupa berulang setiap kali terjadi kerusakan atau proyek perbaikan di jalur tersebut.
Namun, pertanyaan mendasar muncul: mengapa jalur strategis ini masih terus bergantung pada solusi sementara?
Lembah Anai bukan sekadar jalur alternatif atau akses wisata. Ini adalah penghubung utama antara Padang dan wilayah timur Sumatera Barat, termasuk akses logistik menuju Bukittinggi dan sekitarnya. Setiap kebijakan buka-tutup otomatis memperlambat distribusi barang, meningkatkan biaya transportasi, dan mengganggu aktivitas harian masyarakat.
Jika kondisi ini terus berulang, publik berhak mempertanyakan efektivitas perencanaan infrastruktur yang ada. Apakah perbaikan yang dilakukan selama ini bersifat jangka panjang, atau hanya respons reaktif terhadap kerusakan yang terjadi?
Selain itu, sejauh mana transparansi pemerintah terkait timeline penyelesaian proyek ini? Masyarakat selama ini hanya menerima informasi perubahan sistem lalu lintas, tanpa kejelasan kapan kondisi akan benar-benar normal dan stabil.
Dalam konteks mitigasi bencana, jalur ini seharusnya menjadi prioritas utama dengan pendekatan yang lebih komprehensif, bukan sekadar tambal sulam. Tanpa perencanaan matang, risiko kerusakan berulang akan terus membebani masyarakat.
Kebijakan buka-tutup mungkin dianggap solusi teknis paling cepat. Namun jika terus diulang tanpa evaluasi mendasar, kebijakan ini justru mencerminkan stagnasi dalam pengelolaan infrastruktur strategis daerah.
Publik tidak hanya membutuhkan akses yang dibuka secara bergantian. Publik membutuhkan kepastian.
Baca laporan dan analisis kebijakan pemerintah lainnya di www.sumbar.fyi
