Kejaksaan Negeri Padang resmi menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap oknum anggota DPRD Sumatera Barat berinisial BSN (Beny Saswin Nasrun) dalam perkara dugaan kredit bermasalah senilai Rp34 miliar. Status DPO dikeluarkan setelah yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan penyidik dan tidak diketahui keberadaannya.
Secara prosedural, penetapan DPO merupakan langkah hukum ketika tersangka tidak kooperatif dalam proses penyidikan. Namun secara substantif, kasus ini menimbulkan pertanyaan yang lebih luas tentang akuntabilitas jabatan publik dan efektivitas pengawasan internal lembaga politik.
Bagaimana mekanisme kontrol internal partai dan DPRD berjalan ketika salah satu anggotanya tersangkut perkara pidana hingga berstatus buron? Apakah sistem deteksi dini berjalan, atau baru bereaksi setelah aparat penegak hukum turun tangan?
Kasus dugaan kredit Rp34 miliar ini juga membuka ruang pertanyaan mengenai tata kelola pembiayaan dan pengawasan lembaga keuangan. Proses kredit bernilai miliaran rupiah tentu melewati tahapan administratif dan analisis risiko. Jika berujung pada perkara hukum, publik berhak mengetahui di mana letak celahnya.
DPRD sebagai lembaga representasi rakyat memikul tanggung jawab moral dan politik. Ketika seorang anggotanya masuk DPO, implikasinya tidak hanya pada individu, tetapi juga pada legitimasi institusi.
Apakah pimpinan DPRD akan melakukan evaluasi etik? Apakah partai politik akan mengambil langkah disipliner yang transparan? Atau publik kembali menyaksikan pola respons normatif tanpa pembenahan struktural?
Penegakan hukum harus dijalankan secara objektif dan transparan. Di sisi lain, momentum ini semestinya mendorong reformasi pengawasan internal lembaga politik dan peningkatan standar integritas pejabat publik.
Kasus BSN bukan sekadar perkara pidana. Ini adalah ujian terhadap konsistensi tata kelola pemerintahan dan keberanian memperbaiki pola lama.
Publik menunggu bukan hanya proses hukum berjalan, tetapi juga komitmen pembenahan yang nyata. Karena jabatan publik adalah amanah yang melekat pada kepercayaan rakyat.
Baca laporan dan analisis peristiwa lainnya di www.sumbar.fyi
