Percepatan izin tambang rakyat di Sumatera Barat kembali menjadi perhatian DPR RI.
Andre Rosiade bersama Komisi XII DPR mengawal proses perizinan agar penambang kecil mendapat kepastian hukum.
Andre menyebut banyak aktivitas tambang rakyat berjalan tanpa izin resmi.
Kondisi ini membuat negara kehilangan kendali atas keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan.
Komisi XII mendorong pemerintah mempercepat penerbitan izin melalui skema pertambangan rakyat.
Langkah ini dinilai penting agar aktivitas tambang dapat diawasi dan dibina secara berkelanjutan.
Di Sumatera Barat, isu tambang selalu berkelindan dengan risiko ekologis.
Sejumlah daerah pernah mengalami banjir dan longsor akibat pengelolaan tambang yang tidak tertata.
Catatan Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan tambang ilegal berkontribusi pada degradasi lahan dan pencemaran sungai.
Percepatan izin diharapkan menjadi pintu masuk pengawasan yang lebih ketat.
Negara tidak hanya hadir memberi legalitas, tetapi juga memastikan standar keselamatan dan lingkungan dipatuhi.
Kebijakan ini menjadi ujian keseimbangan antara ekonomi rakyat dan keberlanjutan alam Sumatera Barat.
Izin tambang bukan sekadar dokumen, tetapi tanggung jawab jangka panjang terhadap ruang hidup masyarakat.
Baca laporan dan analisis kebijakan publik lainnya hanya di www.sumbar.fyi
