Jakarta — Satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka menjadi ajang evaluasi kinerja kabinet. Dari hasil riset IndoStrategi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menempati posisi dengan skor kinerja terendah di antara seluruh menteri.
Direktur Riset IndoStrategi, Ali Noer Zaman, menyebut meski Bahlil mencatat beberapa langkah positif seperti hilirisasi mineral dan penertiban izin tambang, namun isu lingkungan dan lemahnya komunikasi publik membuat citra Kementerian ESDM merosot tajam.
“Kementerian ESDM masih terganjal ketergantungan terhadap batu bara dan dampak ekologis dari eksploitasi sumber daya. Publik menilai komunikasi Bahlil terlalu retoris, tanpa eksekusi konkret,” ujar Ali dalam rilis survei di Jakarta, Jumat (17/10/2025).
Survei ini dilakukan sejak awal September hingga 13 Oktober 2025 dengan 424 responden dari 34 provinsi. Mereka terdiri dari akademisi, pengusaha, aktivis, dan tenaga profesional.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dipimpin Abdul Mu’ti justru menempati posisi teratas dengan skor 3,35. Disusul Kementerian Luar Negeri (3,32), Kementerian Agama (3,26), dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (3,22).
Sementara itu, Kementerian ESDM berada di papan bawah bersama Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Kementerian ATR/BPN yang masing-masing mencatat skor 2,81.
Cermin Lemahnya Kebijakan Energi
Temuan ini menandakan lemahnya koordinasi antar kementerian, terutama dalam sektor energi dan sumber daya alam — sektor strategis bagi pembangunan nasional.
Meski hilirisasi tambang menjadi program unggulan pemerintahan, ketidaktegasan dalam pengawasan lingkungan dan perizinan tambang membuat publik ragu terhadap arah kebijakan energi.
Pengamat kebijakan publik Universitas Andalas, Dr. Rahmat Taufiq, menilai skor rendah tersebut menjadi alarm bagi Presiden.
“Presiden perlu menilai ulang apakah Menteri ESDM masih sejalan dengan visi energi berkeadilan dan berkelanjutan. Jika tidak, reshuffle bisa jadi langkah korektif,” katanya.
Bagi publik, kinerja rendah bukan sekadar angka. Ia mencerminkan jarak antara janji politik dan realitas lapangan.
Di daerah penghasil tambang seperti Sumatera Barat, warga masih menunggu bukti bahwa sumber daya alam bisa memberi manfaat nyata — bukan sekadar statistik pertumbuhan.
Kementerian ESDM diharapkan tak hanya menjaga izin tambang, tapi juga menjaga masa depan energi nasional: bersih, adil, dan berpihak pada rakyat.
Ridwan – Sumbar FYi
