Perkiraan biaya pembangunan Jalan Tol Sicincin-Bukittinggi yang mencapai Rp25 triliun kembali memunculkan perdebatan lama tentang arah kebijakan infrastruktur di Sumatera Barat. Informasi ini disampaikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, dengan rencana proyek sebagai lanjutan Tol Padang–Sicincin melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Secara naratif, pembangunan tol kerap dikaitkan dengan percepatan pertumbuhan ekonomi, efisiensi logistik, dan peningkatan daya saing daerah. Namun, pola ini bukan hal baru. Di berbagai daerah, proyek infrastruktur berskala besar sering hadir lebih cepat dibanding penyelesaian persoalan dasar yang langsung dirasakan masyarakat, seperti jalan penghubung antarkabupaten, irigasi pertanian, atau mitigasi bencana.
Di Sumatera Barat, konteks ini menjadi penting. Dalam beberapa tahun terakhir, publik dihadapkan pada kerusakan jaringan irigasi akibat bencana, jalan daerah yang belum pulih, serta keterbatasan akses layanan dasar di wilayah nagari dan pedalaman. Di tengah kondisi tersebut, wajar jika muncul pertanyaan: apakah tol senilai Rp25 triliun merupakan kebutuhan paling mendesak, atau justru cerminan pendekatan pembangunan yang kembali berorientasi pada proyek besar?
Pertanyaan lain yang tak kalah penting adalah soal manfaat langsung. Siapa yang paling diuntungkan dari tol ini? Apakah petani, pelaku UMKM, dan masyarakat lokal akan merasakan dampak signifikan, ataukah keuntungan terbesar justru dinikmati oleh pengguna kendaraan jarak jauh dan pelaku usaha skala besar? Tanpa transparansi proyeksi manfaat sosial dan ekonomi yang terukur, klaim pembangunan mudah terjebak pada asumsi normatif.
Pemerintah memang menegaskan bahwa proyek ini masih dalam tahap perencanaan. Namun pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa ketika proyek besar sudah masuk agenda nasional, ruang evaluasi publik sering menyempit. Diskusi bergeser dari soal kebutuhan menjadi soal kesiapan lahan dan pembiayaan.
Kritik ini bukan penolakan terhadap pembangunan, melainkan ajakan untuk menata ulang prioritas. Infrastruktur semestinya menjawab persoalan paling riil yang dihadapi warga, bukan sekadar melanjutkan pola kebijakan yang berulang dan reaktif. Sebelum Rp25 triliun digelontorkan, publik berhak mendapatkan jawaban yang jujur: tol ini solusi untuk siapa, dan masalah apa yang sebenarnya ingin diselesaikan?
Baca laporan dan analisis kebijakan pemerintah lainnya di www.sumbar.fyi
