Krisis air bersih kembali melanda sebagian wilayah di Padang. Pemerintah kota merespons situasi ini dengan langkah yang kembali bersifat darurat: pembuatan sumur bor dan perbaikan pipa distribusi milik PDAM. Upaya ini diklaim untuk menjaga pasokan air agar tetap mengalir ke rumah-rumah warga.
Secara teknis, langkah tersebut memang diperlukan. Pipa yang bocor harus diperbaiki, dan sumber air alternatif perlu dicari saat debit menurun. Namun, pertanyaan publik yang terus berulang adalah: mengapa krisis air di Padang selalu dihadapi dengan pola respons yang sama dari tahun ke tahun?
Kota ini bukan sekali dua kali mengalami gangguan pasokan air. Setiap musim kemarau atau ketika infrastruktur terganggu, solusi yang muncul kembali berupa penanganan tambal-sulam. Sumur bor dibuat, pipa diperbaiki, lalu krisis dianggap selesai. Padahal, akar persoalan—mulai dari ketergantungan pada sumber air tertentu, kondisi jaringan pipa yang menua, hingga lemahnya perencanaan jangka panjang—tidak pernah dibahas secara terbuka kepada publik.
Dalam konteks kebijakan publik, pendekatan reaktif seperti ini berisiko menormalisasi krisis. Air bersih adalah kebutuhan dasar, bukan layanan insidental yang cukup dijaga dengan solusi darurat. Pemerintah daerah seharusnya menjelaskan peta masalah secara transparan: berapa persen jaringan pipa yang sudah melewati usia teknis, bagaimana proyeksi kebutuhan air lima hingga sepuluh tahun ke depan, serta apa strategi investasi jangka panjang untuk mencegah krisis berulang.
Publik juga berhak tahu apakah pembuatan sumur bor ini bagian dari rencana induk penyediaan air bersih, atau sekadar respons sementara yang akan kembali diulang pada krisis berikutnya. Tanpa evaluasi menyeluruh dan target kebijakan yang jelas, langkah-langkah ini hanya akan menjadi rutinitas tahunan tanpa perubahan signifikan.
Krisis air di Padang seharusnya menjadi momentum evaluasi, bukan sekadar perbaikan teknis. Selama kebijakan masih berputar pada solusi cepat, beban ketidakpastian akan terus ditanggung warga. Air bersih bukan soal seberapa cepat krisis ditangani, tapi seberapa serius negara hadir sebelum krisis itu datang.
Baca laporan dan analisis kebijakan pemerintah lainnya di www.sumbar.fyi
