Sumatera Barat — Gunung Marapi kembali erupsi pada 26 Januari 2026, memuntahkan kolom abu vulkanik setinggi sekitar 600 meter di atas puncak gunung pada pukul 11.11 WIB, menurut pengamatan Pos Pengamat Gunung Api di Bukittinggi. Aktivitas ini terekam selama puluhan detik di instrumen seismik dan sementara arus abu condong ke arah timur laut, mengingatkan kembali pada pola semburan berulang yang telah berlangsung beberapa bulan terakhir.
Status Gunung Marapi belum menunjukkan penurunan yang signifikan — tetap berada pada Level II (Waspada) — meskipun letusan kecil terjadi sering kali. Pola aktivitas seperti ini bukan hal baru: catatan menunjukkan erupsi berkala sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir, termasuk semburan abu yang lebih tinggi di tahun-tahun sebelumnya. Namun, respons kebijakan publik terhadap fenomena berulang ini masih terkesan reaktif, bukan preventif.
Warga di area lereng gunung, terutama di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, kembali diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama dalam radius 3 kilometer dari kawah. Larangan aktivitas di sekitar zona ini masih menjadi aturan utama, tetapi pertanyaan tetap muncul: hingga kapan warga harus menghadapi risiko yang terus datang? Apakah langkah mitigasi dan edukasi publik sudah memadai untuk melindungi komunitas yang tinggal dan bekerja di sekitar gunung?
Selama erupsi, abu vulkanik dapat mengganggu pernapasan, menurunkan jarak pandang, serta mencemari air dan pertanian. Ancaman aliran lahar juga mengintai, terutama saat musim hujan yang diprediksi akan datang. Pemerintah daerah dan pusat, bersama lembaga mitigasi bencana, perlu mengevaluasi kembali strategi komunikasi risiko — termasuk kesiapan logistik masker, jalur evakuasi, serta pelibatan masyarakat dalam sistem peringatan dini.
Lebih jauh lagi, muncul pertanyaan kritis: mengapa setelah berbulan-bulan aktivitas vulkanik yang konsisten masih belum mendorong perbaikan sistem mitigasi? Apakah evaluasi periodik, penguatan infrastruktur peringatan, dan keterlibatan warga lokal dilakukan secara rutin dan transparan? Publik berhak mendapatkan jawaban dan tindakan nyata, bukan hanya imbauan seputar statistik dan angka tinggi semburan abu.
Erupsi ini menjadi pengingat bahwa bencana alam bersifat dinamis dan kompleks; kebijakan yang hanya reaktif bisa berujung pada konsekuensi sosial, kesehatan, dan ekonomi yang lebih besar. Prioritas keselamatan publik harus menjadi fokus utama, dengan langkah antisipatif yang jelas dan terukur.
Baca laporan dan analisis peristiwa lainnya di www.sumbar.fyi
