Pemerintah pusat kembali mengedepankan narasi keberhasilan. Kali ini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan bahwa proses pembelajaran di Sumatera Barat dan Sumatera Utara telah berjalan 100 persen, sementara Aceh mencapai 95 persen. Klaim ini terdengar menenangkan, namun menyisakan pertanyaan mendasar: 100 persen berdasarkan ukuran apa?
Jika yang dimaksud adalah kehadiran aktivitas belajar secara administratif, maka publik patut tahu bahwa pendidikan tidak berhenti pada absensi. Di berbagai daerah di Sumatera Barat, persoalan klasik masih berulang—kekurangan guru mata pelajaran tertentu, sekolah dengan fasilitas terbatas, hingga jarak tempuh siswa yang tidak pernah masuk dalam tabel capaian nasional.
Pola kebijakan pendidikan semacam ini bukan hal baru. Pemerintah kerap menampilkan angka capaian tanpa diiringi penjelasan menyeluruh tentang kualitas pembelajaran, ketimpangan antarwilayah, dan daya dukung sekolah. Saat kritik muncul, respons yang diberikan cenderung normatif: evaluasi akan dilakukan, koordinasi diperkuat, dan daerah diminta beradaptasi.
Pertanyaannya, sampai kapan kebijakan pendidikan hanya bergerak reaktif? Ketika masalah muncul di lapangan, pemerintah pusat menyodorkan klaim keberhasilan. Namun ketika guru honorer mengeluh soal kesejahteraan, atau siswa kesulitan mengakses pembelajaran bermutu, tanggung jawab kembali dilimpahkan ke daerah.
Sumatera Barat bukan sekadar angka dalam laporan nasional. Ada sekolah di pelosok yang masih bergantung pada inisiatif masyarakat, ada guru yang mengajar lintas mata pelajaran karena keterbatasan SDM, dan ada siswa yang tertinggal karena sistem belum sepenuhnya berpihak pada kondisi lokal.
Pernyataan “100 persen pembelajaran berjalan” seharusnya disertai transparansi indikator: apakah mencakup rasio guru-siswa, kualitas materi ajar, kesiapan infrastruktur, atau hanya laporan administratif dari daerah. Tanpa itu, klaim tersebut berisiko menjadi sekadar seremonial kebijakan.
Publik berhak atas pendidikan yang tidak hanya berjalan, tetapi juga adil dan bermutu. Pemerintah pusat perlu berhenti merasa cukup dengan angka, dan mulai mendengar realita di ruang kelas. Karena pendidikan bukan soal pencapaian laporan, melainkan masa depan generasi.
Baca laporan dan analisis kebijakan pendidikan lainnya di www.sumbar.fyi
