Padang, Sumbar FYi — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menegaskan telah mengambil langkah cepat dalam merespons kekeringan yang kini memicu krisis air bersih di sejumlah kecamatan Kota Padang, setelah dampak banjir bandang pada akhir November 2025 merusak jalur irigasi dan aliran sungai yang menjadi sumber air utama masyarakat.
Namun fokus pada respons operasional yakni rapat koordinasi dan dukungan logistik kepada Pemerintah Kota Padang membuka kembali pertanyaan besar: apakah langkah-langkah yang diambil benar-benar mengatasi akar masalah atau hanya meredam krisis sesaat?
Kerusakan ekosistem di hulu sungai dan jaringan irigasi yang memutus pasokan air bukan sekadar insiden kebetulan, melainkan cerminan kerentanan sistem pengelolaan air di wilayah yang beberapa bulan lalu sudah dilanda bencana hidrometeorologi berat. Lebih dari sekadar respon cepat, publik mempertanyakan sejauh mana pemerintah provinsi sudah memiliki rencana mitigasi struktural, serta pelaksanaan dan monitoring yang konsisten untuk mencegah krisis berulang.
Dalam pernyataannya, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menekankan pentingnya pemetaan titik-titik masalah penyediaan air agar intervensi bisa tepat sasaran dan memastikan dukungan kepada Pemerintah Kota Padang. Namun publik menunggu lebih dari sekadar janji pemetaan: kapan dan bagaimana hasil pemetaan tersebut akan langsung diimplementasikan, dan berapa lama intervensi ini akan bertahan di tengah perubahan iklim yang makin ekstrem?
Isu lain yang mengemuka adalah ketergantungan wilayah pada sumber air yang rapuh dan rentan terhadap gangguan. Sumur warga banyak yang mengering, sementara irigasi rusak membuat pertanian terancam. Terlebih, sebelum kejadian ini, ancaman kekeringan telah beberapa kali terjadi di Padang saat musim kemarau panjang.
Respon pemerintah ini penting, namun publik perlu jawaban lebih jelas: apa strategi jangka menengah dan jangka panjang untuk memperkuat sistem air bersih, rehabilitasi hulu sungai, dan mitigasi risiko? Tanpa roadmap kebijakan yang jelas dan keberlanjutan program, krisis seperti ini berpotensi terulang, bukan sekadar sedikit tertangani lewat koordinasi sesaat.
Untuk warga yang terdampak, perhatian publik dan akuntabilitas kebijakan bukan hanya soal suplai air sementara, tetapi tentang keadilan layanan dasar yang layak dan tahan bencana.
Baca laporan dan analisis kebijakan publik lainnya hanya di www.sumbar.fyi
