Padang — Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Dinas Pangan, Dinas Perdagangan, dan instansi terkait memeriksa rantai distribusi pangan serta stok harian secara berkala. Langkah ini untuk mencegah praktik penimbunan dan lonjakan harga bahan pokok pascabencana hidrometeorologi di Sumbar.
Mahyeldi menegaskan pentingnya pemantauan harga dan stok di seluruh pasar utama provinsi. Semua pelaku usaha dan distributor diperingatkan agar tidak memanfaatkan penderitaan warga untuk menaikkan harga secara tidak wajar. “Siapapun yang menaikkan harga secara tidak wajar akan berhadapan dengan pemerintah serta aparat penegak hukum,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi juga menginstruksikan koordinasi intensif dengan Perum Bulog dan distributor besar agar suplai beras, gula, minyak goreng, telur, dan kebutuhan pokok lainnya tetap aman. Selain itu, pemerintah daerah diminta melaksanakan operasi pasar dan gerakan pangan murah di wilayah terdampak berat.
Tak hanya itu, Mahyeldi meminta pendataan sarana perdagangan — dari pasar tradisional, sentra industri kecil menengah (IKM), hingga pelaku industri menengah besar (IMB). Pemerintah kabupaten/kota harus antisipatif menjaga ketersediaan barang pokok dan elpiji, terutama di daerah dengan akses logistik terbatas.
Langkah ini menunjukkan bahwa penanganan bencana di Sumbar tidak hanya soal pemulihan fisik, tetapi juga menjaga akses warga terhadap kebutuhan dasar. Pemerintah menegaskan bahwa solidaritas dan perlindungan terhadap masyarakat menjadi prioritas utama di masa pemulihan pascabencana.
