Pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk warga terdampak bencana di beberapa kecamatan di Kota Padang belum tuntas. Kondisi ini membuat warga yang kehilangan rumah dan harta benda masih menunggu bantuan yang seharusnya cepat turun.
Mulyadi Muslim, Anggota DPRD Kota Padang, menyebut keterlambatan ini menjadi bukti lemahnya koordinasi eksekutif di tingkat daerah. BTT seharusnya menjadi instrumen paling cepat dalam masa tanggap darurat, namun proses di lapangan tidak berjalan mulus.
Data dari LKPP menyebutkan bahwa BTT merupakan belanja yang bisa dicairkan tanpa proses pengadaan yang rumit, asalkan didukung dokumen administrasi yang lengkap. Namun di tingkat kecamatan, verifikasi kerusakan bangunan dan identitas penerima masih belum tuntas.
BPBD Sumbar mencatat bahwa puluhan rumah di Padang mengalami rusak berat dan sebagian hanyut, terutama di Kecamatan Koto Tangah dan Lubuk Kilangan. Warga yang rumahnya hilang atau tidak layak huni seharusnya menjadi prioritas dalam pencairan BTT dan bantuan stimulan.
Namun hingga saat ini, beberapa warga masih mengandalkan bantuan komunitas dan relawan. Kondisi ini menunjukkan bahwa alur birokrasi bantuan belum berpihak sepenuhnya pada korban.
Mulyadi mengingatkan pemerintah agar memperbaiki tata kelola bantuan. “Yang dibutuhkan warga adalah kepastian, bukan janji,” ujarnya singkat.
Memulihkan rumah butuh waktu, tetapi memulihkan kepercayaan publik jauh lebih lama. Dana BTT yang tersendat hanya memperpanjang rasa cemas warga yang sudah kehilangan banyak hal.
