Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah untuk secara “betul-betul” memeriksa penerbitan sertifikat laik higienis sanitasi (SLHS) di dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Permintaan ini disampaikan dalam rapat koordinasi di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Senin (27/10/2025).
Dalam sambutannya, Tito menekankan bahwa pada program MBG terutama di daerah urban, penyediaan mitra supplier telah diatur. Namun ia menegaskan bahwa pengawasan di pihak dapur tetap menjadi prioritas. “Pengawasan penerbitan sertifikat laik higienis sanitasi. Itu betul-betul harus proper, dicek betulan,” kata Tito.
Ia juga meminta dinas kesehatan di setiap pemerintah daerah untuk aktif melakukan pengawasan, terutama di dapur. “Di dapur, misalnya, kebersihan dan kelayakannya, kesehatannya,” lanjutnya.
Untuk sekolah-sekolah yang menjadi titik pemberian MBG, Tito meminta agar Unit Kesehatan Sekolah (UKS) siap sebelum makan disajikan, dan memastikan makanan tidak basi.
Bagi provinsi maupun kabupaten/kota di Sumatera Barat, tantangan pengawasan menjadi lebih nyata. Infrastruktur dapur, ketersediaan tenaga pengawas, hingga wilayah terpencil menjadi faktor yang memerlukan perhatian untuk memastikan MBG berjalan aman dan higienis. Tata kelola yang longgar bisa berdampak pada kesehatan siswa dan potensi peningkatan kasus penyakit terkait sanitasi.
Kritik dan Sudut Pandang Tambahan:
Meski arahan ini layak diapresiasi, suatu pertanyaan tetap muncul: sejauh mana pelaksanaan dan pengawasan dapat dilakukan secara konsisten di daerah dengan keterbatasan sumber daya seperti beberapa kabupaten di Sumbar? Jika sertifikat hanya formalitas atau penghasilannya kurang transparan, maka risiko keamanan pangan tetap tinggi. Pemerintah daerah harus mengalokasikan sumber daya, melakukan pelatihan pengelola dapur, dan memastikan data sertifikasi dapat diaudit masyarakat.
Di sisi lain, masyarakat maupun orang tua siswa juga memiliki peran, yakni melaporkan indikasi ketidakhigienisan atau penyimpangan dalam pemberian MBG. Transparansi publik akan memperkuat pengawasan bersama.
Arahan Menteri Dalam Negeri ini menegaskan bahwa program MBG bukan hanya soal kuantitas—berapa banyak anak menerima makanan—melainkan juga soal kualitas dan keamanan penyajiannya. Bagi Sumatera Barat, pengawasan ketat terhadap sertifikat higienis sanitasi di dapur-dapur MBG menjadi kunci untuk memastikan generasi muda menerima manfaat penuh tanpa risiko kesehatan tersembunyi.
