Padang — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyiapkan langkah strategis menghadapi sejumlah persoalan krusial yang kian mendesak.
Masalah seperti maraknya aktivitas tambang ilegal, penangkapan ikan tanpa izin, hingga kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) kini menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
Gubernur Sumbar Mahyeldi menegaskan seluruh unsur pemerintahan daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) harus bergerak cepat.
“Semua harus menyusun langkah dengan jelas, ada tahapan dan tindak lanjutnya,” kata Mahyeldi di Padang, Sabtu (12/10).
Ia menekankan bahwa strategi penanganan tidak boleh berhenti pada penertiban semata, melainkan juga memperhatikan dua aspek penting: kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum yang tegas.
Aktivitas tambang ilegal dan praktik perikanan tanpa izin di beberapa kabupaten di Sumbar selama ini menjadi dilema. Di satu sisi, kegiatan itu menjadi sumber penghidupan bagi warga. Di sisi lain, dampaknya terhadap lingkungan dan hukum tak bisa diabaikan.
Begitu pula dengan kelangkaan BBM yang kerap menekan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama nelayan dan petani di daerah pesisir serta perbukitan.
Langkah yang tengah disiapkan Pemprov Sumbar diharapkan menjadi titik balik dalam pengelolaan sumber daya daerah yang lebih adil dan berkelanjutan.
Karena di balik setiap “krisis”, terselip tantangan lama yang menunggu keseriusan baru untuk diselesaikan — antara menegakkan hukum dan menegakkan hidup.
