PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali membahas masalah tambang ilegal, penangkapan ikan ilegal, dan kelangkaan BBM bersubsidi dalam Focus Group Discussion (FGD) di Istana Gubernur, Jumat (24/10/2025). Namun, di balik forum yang tampak serius itu, publik menilai langkah Pemprov masih lebih banyak berhenti di tataran wacana ketimbang aksi nyata.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menegaskan pentingnya gerak cepat dan sinergi antarinstansi untuk menuntaskan tiga persoalan besar tersebut.
“Semua harus bergerak. Kita susun langkah-langkahnya dengan jelas, ada tahapan dan tindak lanjutnya,” ujarnya.
Meski demikian, tambang ilegal masih marak di berbagai daerah seperti Solok Selatan, Sijunjung, dan Pasaman. Praktik penangkapan ikan menggunakan alat tak ramah lingkungan pun belum benar-benar terhenti. Banyak nelayan kecil mengaku sulit beralih karena bantuan alat tangkap ramah lingkungan belum merata.
Mahyeldi mengakui, akar persoalan ini terkait erat dengan ekonomi masyarakat.
“Kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum menjadi kunci dalam penanganan masalah ini,” katanya.
Namun kalangan pemerhati lingkungan menilai pendekatan tersebut sering menjadi alasan lambannya tindakan tegas terhadap pelaku perusakan ekosistem.
Dalam FGD itu, Gubernur juga menyinggung persoalan kelangkaan BBM bersubsidi. Ia menyebut konsumsi BBM Sumbar termasuk tertinggi di Indonesia, meski telah mendapat tambahan kuota 70 ribu kiloliter.
“Tambahan itu bisa tidak cukup jika peruntukannya tidak kita awasi,” tegas Mahyeldi.
Ketua DPRD Sumbar Muhidi menambahkan, pemerintah perlu memiliki rencana aksi jangka panjang agar pembahasan tidak berulang tanpa hasil.
“Kita butuh langkah konkret, bukan hanya forum diskusi,” ujarnya.
Sementara Pangdam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Arief Gajah Mada, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Pemprov menertibkan tambang ilegal.
“TNI siap membantu langkah Gubernur. Alam Sumatera Barat ini indah dan subur, jangan sampai dirusak oleh aktivitas ilegal,” katanya.
FGD tersebut menunjukkan keinginan Pemprov untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. Namun bagi masyarakat, yang paling dinantikan bukanlah forum berikutnya—melainkan tindakan nyata di lapangan: penertiban tambang liar, pengawasan BBM yang ketat, dan pemberdayaan nelayan kecil agar tak terus terjebak dalam praktik ilegal.
Tanpa langkah konkret, FGD seperti ini berisiko menjadi ritual tahunan yang hanya mengulang janji, sementara kerusakan alam Sumbar terus meluas.
Ridwan Syafrullah – Sumbar FYi
Dear http://sumbar.fyi/fekal0911 Administrator