Jakarta — Pemerintah bersiap melakukan operasi besar-besaran untuk membongkar praktik mafia ekonomi yang merugikan negara.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan langkah tegas ini akan menargetkan pelaku penyelundupan dan praktik manipulasi transaksi (under-invoicing) di sektor strategis seperti tekstil dan baja.
“Yang under-invoicing, yang selama ini menyelundupin, banyak di sektor tekstil, baja, dan lainnya. Itu sudah ada nama-nama pemainnya. Tinggal kita pilih saja siapa yang mau diproses,” kata Purbaya di Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Ia menegaskan bahwa aparat penegak hukum telah mengantongi data lengkap dan identitas pelaku besar di balik praktik tersebut. Pemerintah berharap langkah ini menjadi momentum penting dalam memperkuat penerimaan negara dan menutup kebocoran pendapatan dari sektor pajak maupun bea cukai.
Meski belum menyebut angka pasti, Purbaya menyebut potensi pengembalian kerugian negara dari operasi ini cukup besar. “Belum tahu, masih kita hitung,” ujarnya.
Selain praktik penyelundupan, Purbaya juga menyoroti kebocoran pajak akibat negosiasi ilegal antara oknum aparat dan wajib pajak. “Biasanya mereka nego dengan wajib pajak. Akhirnya pemerintah dapat sedikit, sisanya dibagi dua. Itu yang sering terjadi,” ungkapnya.
Ia menekankan, peningkatan penerimaan pajak dan cukai hanya akan efektif jika perilaku koruptif seperti ini dihentikan. “Saya harapkan yang main-main itu nggak main-main lagi, sehingga kita nggak bocor pajaknya,” tegasnya.
Langkah pemerintah ini menjadi sinyal tegas bagi para pemain ekonomi gelap. Bagi masyarakat daerah seperti Sumatera Barat yang ekonominya bertumpu pada perdagangan dan industri kecil, pembersihan rantai mafia impor bisa membuka ruang lebih adil bagi pelaku usaha lokal yang selama ini terhimpit harga tidak wajar akibat praktik curang.
Dengan penegakan hukum yang transparan, publik berharap sistem ekonomi nasional tak lagi dikuasai oleh segelintir pihak yang mempermainkan aturan demi keuntungan pribadi.
Ridwan Syafrullah – Sumbar FYi
